Dasar hukum konstitusional ini adalah dasar dalam pengaturan lebih lanjut tentang investasi di sektor kelautan dan perikanan. UUD 1945 Pasal 25A juga mengatur dengan tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN … Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya, dan Pasal 33 Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan petunjuk teknis PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN … Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Pembudidayaan Ikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia
kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut 7 Apr 2020 Berita Kementerian KKP Hari Ini - Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan produksi perikanan budidaya tanah air tak terganggu di Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Mandiri Kelautan dan Perikanan;. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang sumberdaya kelautan di laut internasional, maka selain sebagai negara penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang, dan penyusunan. 4. Pemanfaatan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan;. 5. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan 23 Jan 2020 Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan semua aturan yang menjadi polemik, baik di era Susi Pudjiastuti maupun dalam Undang-Undang Perikanan terbaru lebih berat di- bandingkan 7Akhmad Solihin, Politik Hukum Kelautan & Perikanan, (Bandung: Nuansa Aulia, . 2010)
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan. Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara. Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Garam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Partisipasi 25 Nov 2019 Undang-Undang [UU]. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN [Download] UU KELAUTAN, UU PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN … Konsepsi PBB tentang hukum laut di atas disikapi lamban oleh pemerintah Indonesia dalam membentuk Undang-Undang (UU) tentang kelautan. Baru pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), RUU tentang kelautan diajukan dan baru pada tahun 2014 UU tentang kelautan … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN …
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Pembudidayaan Ikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Website Resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan | MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES REPUBLIC OF INDONESIA. Konservasi merupakan program yang terkait dengan pengelolaan, serta pengembangan Konservasi Sumber Daya Ikan dan Konservasi Wilayah Pesisir dan 5 Okt 2019 Undang-Undang Kelautan saat ini memiliki aturan pelaksanaan perikanan;; energi dan sumber daya mineral;; sumber daya pesisir dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun Rencana. Strategis KKP 2015-2019 sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 25. Tahun 2004 Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan. Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, perlu diatur tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat